Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila

Mengambil tempat di Novotel Hotel Yogyakarta, Kamis 30 Deseember 2021, pukul 08.30 – 12.00, berlangsung seminar dengan tema “Konsolidasi Demokasi dan Penguatan Ideologi Pancasila”. Seminar diselenggarakan oleh MPR-RI dan Fisipol Universitas Gajah Mada. Dihadiri oleh elemen masyarakat yang komitmen dengan demokrasi dan penguatan Pancasila.

Diungkapkan oleh Dodi Ambardi, bahwa problematika masyarakat sekarang adalah perubahan perilaku khususnya dalam hal bermedia. Ada pilihan dalam media, platform, informasi dan non informasi. Hirarki kebenaran berubah, Hirarki kebenaran berubah, kini terjadi pendataran piramida sosial dan piramida “kebenaran”: ”yang viral adalah yang benar”

Para narasumber seminar Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila

Sedangkan MY.Esti Wijayati menyoroti peran perempuan dalam penguatan demokrasi. Dikatakan, meskipun Peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan kuota 30%, jumlah perolehan kursi DPR untuk perempuan. Namun 30%. Selama kuota30% tidak terpenuhi,maka tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan pada kesejahteraan perempuan..Ada tiga alasan mengapa tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan terhadap kebijakan yang mendukung perempuan, anak dan kesejahteraan masyarakat,yaitu:

1.      Angka keterwakilan perempuan di parlemen tingkat kabupaten dan kota di Indonesia, masih rendah dan terdapat ketimpangan antar daerah. Menurut Rosabeth Kanter dari Universitas Havard, ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15%, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender. Tetapi ketika keterwakilan perempuan lebih dari 15%, besar kemungkinannya bagi mereka untuk membentuk aliansi dan memprioritaskan isu gender dalam agenda kerja. Di negara-negara maju seperti Jerman, keterwakilan perempuan di parlemen yang lebih dari 30% berpengaruh positif terhadap proses pembuatan kebijakan

2.     

MY.Esti Wijayati (no.2 dari kiri), peran perempuan belum maksimal dan signifikan.

Perempuan di parlemen seringkali tidak berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Puskapol UI menunjukkan bahwa sekitar 40% anggota parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Wajar bila sangat sulit bagi perempuan dapat terlibat dalam penentuan anggaran yang pro-perempuan dan anak. Ketidakterlibatan ini tidak selalu terkait dengan kualitas anggota perempuan,tapi karena kuatnya budaya patriarki.

3.      30 % keterwakilan perempuan yang duduk sebagai anggota DPR ,secara formil menjadi prasyarat mutlak sebagai langkah penguatan demokrasi Pancasila,

Endi Haryono dalam paparannya memberikan gambaran tentang Visi Indonesia Maju; 1) PERTAMA, pembangunan infrastruktur terus dianjutkan. 2) KEDUA, pembangunan sumber daya manusia. 3) KETIGA, mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. 4) KEEMPAT, mereformasi birokrasi kita. 5) KELIMA, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

 

Lokasi:

Berbagi :