Delegasi GEMAYOMI bersama Kepala Dinas Dikpora DIY Didik Wardaya (tengah) diapit oleh Subkhi Ridho (memakai peci) dan Alb.Iswadi (foto: dokgemayomi) |
“Kami GEMAYOMI (Gerakan Masyarakat Gotong Royong Melawan Intoleransi), pertama silaturahmi, kedua menyatakan dukungan terhadap tindakan Disdikpora DIY terhadap Kepala Sekolah dan Guru BP dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan dan rekomendasi dari ORI dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud”. Demikian diungkapkan oleh Subkhi Ridho, dari GEMAYOMI (Gerakan Masyarakat Gotong Royong Melawan Intoleransi), kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga DIY, bapak Didik Wardaya, Kamis, 18 Agustus 2022, di ruang rapat dinas Disdikpora DIY, jalan Cendana 9 Yogyakarta.
Memang benar bahwa hari Kamis 18
Agustus 2022, ada audiensi dari GEMAYOMI dengan Kepala Disdikpora DIY, bapak
Didik Wardaya. Dari GEMAYOMI hadir 8 orang dipimpin oleh Ketua Prof.Drs.M.Mukhtasar
Syamsuddin dan Dr.Subkhi Ridho. Dijelaskan oleh Prof.Mukhtasar, bahwa GEMAYOMI lahir
dari kondisi masyarakat yang marak intoleransi. Peristiwa intoleransi yang
bertubi-tubi terjadi membuat kami risi. Terlebih Yogyakarta telah mempredikatkan
sebagai City Of Tolerance, namun tindakan intoleransi termasuk tinggi. Bahkan
dalam pengkategorian Kota Toleran, Yogyakarta tidak termasuk di 10 besar. Namun
dalam uurutan kota intoleran malah pada urutan 6 (enam). GEMAYOMI merasa
terpanggil mengembalikan Yogyakarta sebagai City of Tolerance, mengadakan pembinaan-pembinaan
wawasan kebangsaan dan mencegah adanya Tindakan-tindakan intoleransi.
Menanggapi kehadiran GEMAYOMI dan
dukungan terhadap kebijakan Disdikpora dalam menangani kasus intoleransi di
sekolah-sekolah, Didik Wardaya mengucapkan terima kasihnya. Selanjutnya Didik Wardaya
mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang diselenggaraakan oleh pemerintah DIY, adalah
inklusif dan multicultural. Tidak boleh ada
sekolah yang menolak siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Dalam
menangani kasus yang terjadi di SMA Negeri Banguntapan, berkoordinasi dengan ORI
dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta membentuk tim satgas disiplin
pegawai. Tindakan sanksi sudah diberikan pada hari ini (Kamis, 18 Agustus
2022).
Selanjutnya Kepala Disdikpora
juga menerima masukan dari delegasi GEMAYOMI:
1. Masyarakat perlu edukasi tentang Pendidikan Pancasila, dan kami tetap akan mengawal Pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah
2. Kasus intoleransi di masyarakat, termasuk sekolah semakin menumpuk, supaya ditangani dengan baik, jangan dipetieskan.
3. Hendakanya penegakan hukum terus dilakukan, setiap pelanggaran, juga pelanggaran disiplin ASN diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar kesalahan- kesalahan tidak terulang lagi atau terjadi di sekolah lain.
4. Perlu diwaspadi adanya pelanggaran Etik dan pidana yaitu pemaksaan dan jual beli pakaian/seragam
5. Memasukkan nilai-nilai Keyogyakartaan dalam pembelajaran di sekolah.
Posting Komentar untuk "GEMAYOMI DUKUNG PENEGAKAN HUKUM DAN DISIPLIN ASN"